| Seabad Indonesia Menuju Kemiskinan |
|
|
|
| Ditulis Oleh: Administrator | |
| Tuesday, 20 January 2009 | |
Hingga saat ini, kemiskinan
menjadi gambaran kehidupan sebagian masyarakat di dunia, khususnya di
negara-negara berkembang seperti Sementara menurut
Chambers (1983), kemiskinan terutama dipedesaan mempunyai
Pembangunan di
Indonesia saat ini telah membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek, baik di
kawasan pedesaan maupun perkotaan. Perubahan yang tidak hanya terjadi di
lingkungan fisik, tapi juga sistem nilai dalam tatanan kehidupan sosial
bermasyarakat. Namun sayangnya perubahan yang diciptakan oleh pembangunan
membawa dampak yang menyertainya, yang mengerikan dan kompleks, karena
melahirkan keterbelakangan dan kemiskinan dalam masyarakat. Apabila kita
perhatikan, maka kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah bentuk kemiskinan
struktural (buatan), karena sebenarnya secara alamiah Indonesia mempunyai
potensi dan sumber daya yang cukup untuk tidak mengalami kemiskinan. Kemiskinan
struktural adalah kemiskinan akibat dari super struktur yang membuat sebagian
anggota atau kelompok masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial,
politik dan budaya. Struktur ini
menyebabkan tidak adanya pemerataan, tidak berkembangnya kualitas dan daya
kreasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan serta terpinggirkannya partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kebijakan
pemerintah yang berkait dengan penanggulangan kemiskinan tidak memenuhi target
dan sasaran, bahkan cenderung memunculkan kemiskinan yang baru. Kebijakan
pemerintah untuk program pengentasan kemiskinan banyak menggunakan dana
recovery yang merupakan dana pinjaman atau hutang dari luar negeri. Program tersebut banyak
memunculkan permasalahan; karena tidak tepat ke sasaran dan pelaksanaan program
yang tidak jelas. Program ini tidak hanya menimbulkan pemiskinan
secara ekonomi, namun dalam konteks yang lebih luas meliputi sosial, budaya dan
politik. Rakyat miskin menjadi sangat tergantung pada bantuan orang lain atau
luar negeri dan tidak inisiatif untuk bangkit dari kemiskinan dengan kemampuan
sendiri. Beban utang dari dana pinjaman terbebankan ke rakyat miskin. Aspek ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab
kemiskinan. Faktor-faktor yang lain, seperti politik dan sosial budaya,
mempunyai peranan yang sangat kuat dalam melatarbelakangi munculnya lingkaran
kemiskinan yang tak terselesaikan. Komponen politik dalam bangsa ini juga
merupakan sisi penyumbang terjadinya proses kemiskinan majemuk. Kepentingan
politik tidak bisa dilepaskan dari kemiskinan yang terjadi. Struktur birokrasi
yang tidak aspiratif terhadap rakyat miskin menimbulkan banyak kebijakan yang
semakin memiskinkan rakyat. Namun dengan adanya ideologi dan paradigma
serta orientasi politik pemerintah yang tidak fokus, menyebabkan terdapatnya
nilai pesimistis terhadap kebijakan politik yang ada, termasuk pengentasan
kemiskinan. Pola pendekatan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahandalam
menyelesaikan persoalan adalah dengan menggunakan pendekatan proyek, sehingga
dalam pelaksanaannya rentan dengan tindak korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh
karena itu yang pertama - tama yang harus dilakukan adalah evaluasi terhadap
visi yang selama ini berkembang mengenai kemiskinan di masyarakat.(Her/Ijs)
|
| < Sebelum | Berikut > |
|---|
| Modul Kuliah |
| Akuntansi |
| Latihan Dasar Akuntansi |
| Manajemen |
| Ekonomi |
| Forum Diskusi |
| Belajar Berbisnis |