 Tuntutan tata kelola yang baik, benar dan transparan pada suatu
organisasi baik di korporasi, pemerintahan bahkan di LSM semakin
meningkat. Sebenarnya keinginan untuk mengembangkan tatakelola suatu
organisasi bukan hal baru, tapi hal ini mencuat sejak awal 2000-an
dengan munculnya beberapa skandal di beberapa perusahaan yang
meyebabkan tidak sehatnya suatu usaha.Tata kelola organisasi seperti di pemda, universitas dan perusahaan
sangat penting bagi pemegang saham, investor, wakil pengemban amanah
(MWA untuk universitas BHMN), pegawai, kreditor dan pelanggan sebagai
pengguna jasa.
Beberapa organisasi telah mencoba mengeluarkan suatu pedoman tentang
tata kelola korporasi yang baik. OECD mendefinisikan tatakelola
korporasi dengan penyediaan suatu struktur untuk mendapatkan suatu
tujuan dari organisasi dan pemantauan kinerja untuk meyakinkan bahwa
tujuan telah tercapai. Pedoman tata kelola organisasi tidak tunggal,
bisa dikembangkan sesuai dengan macam atau bentuk organisasi.
Pada umumnya wakil pemilik organisasi menunjuk dewan direksi untuk
menjaga dan meningkatkan nilai aset yang dipunyai oleh organisasi
seperti aset fisik, sumber daya manusia, keuangan, kekayaan
intelektual, teknologi informasi dan aset hubungan dengan pelanggan,
pengguna ataupun lingkungan.
Perusahaan-perusahaan besar dan maju telah merubah cara pandangnya
terhadap teknologi informasi dari sekedar alat perhitungan dan
komunikasi menjadi suatu komponen yang melekat (embeded) perusahaan
untuk tetap bisa bersaing. Proses organisasi Beberapa kasus informasi yang salah sering kita temui, misalnya
beberapa waktu lalu ada informasi tentang TKI di Irak yang disandera,
ternyata informasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang terkait
salah dan berbeda. Informasi didapat melalui capturing (menulis,
merekam), kemudian diproses, dikirim dan disimpan oleh beberapa mesin
atau orang yang berbeda-beda. Di setiap titik ada kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan
tertentu baik yang disengaja ataupun karena kesalahan manusia.
Kesalahan ini bisa terjadi, walaupun mungkin sudah menggunakan sebagian
besar teknologi informasi. Contoh, dalam sistem perpajakan, untuk mendapatkan data wajib pajak,
pengisian bahkan penyetoran walaupun sudah menggunakan
e-filling/e-payment yang secara perhitungan bisa, real time dan on
line, tetapi masih banyak lubang kebocoran, mulai dari pengisian sampai
ke pelaporan. Dengan demikian maka proses tatakelola teknologi
informasi menjadi sangat penting di suatu organisasi. IT governance diartikan sebagai struktur dari hubungan dan proses
yang mengarahkan dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai
tujuannya dengan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan teknologi
informasi sambil menyeimbangkan risiko dibandingkan dengan hasil yang
diberikan oleh teknologi informasi dan prosesnya. IT governance merupakan satu kesatuan dengan sukses dari enterprise
governance melalui pen-ingkatan dalam efektivitas dan efisiensi dalam
proses perusahaan yang berhubungan. IT governance menyediakan struktur
yang menghubungkan proses TI, sumber daya TI dan informasi bagi
strategi dan tujuan perusahaan.
Lebih jauh lagi IT governance menggabungkan good (best) practice dari
perencanaan dan pengorganisasian TI, pembangunan dan
pengimplemantasian, delivery dan support, serta memonitor kinerja TI
untuk memastikan kalau informasi perusahaan dan teknologi yang
berhubungan mendukung tujuan bisnis perusahaan.
IT governance memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan penuh
dari informasinya, dengan memaksimalkan keuntungan dari peluang dan
keuntungan kompetitif yang dimiliki. Menurut hasil penelitian CSIR MIT, terdapat lima kunci keputusan
tatakelola, sehingga teknologi informasi adalah sebuah aset yang
strategis sebagai berikut: Pertama, IT principles. Keputusan teknologi informasi ini
adalah kumpulan dari pernyataan-pernyataan level eksekutif tinggi
tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan organisasi.
Sekali pernyataan diartikulasikan, prinsip TI menjadi bagian dari
managemen organisasi, yang terus didiskusikan dan dilaksanakan demi
perbaikan organisasi, baik di sektor pemasaran, keuangan, pabrik dan
lain-lain. Kedua, IT architecture decisions. Dengan mengklarifikasikan
teknologi sebagai pendukung bisnis organisasi yang telah dikembangkan
melalui IT principlies baik secara eksplisit maupun implisit,
selanjutnya memerlukan proses standardisasi dan integrasi di dalam
suatu organisasi. Arsitektur TI adalah pengorganisasian logika dari data, aplikasi dan
infrastruktur yang dikemas dalam suatu kebijakan, hubungan dan
pemilihan teknologi untuk mendapatkan integrasi dan standardisasi
teknis dan bisnis yang diharapkan. Dalam banyak kasus di Indonesia saat ini banyak persoalan masalah
integrasi dan koordinasi, kepentingan sektoral masih menjadi problem,
sehingga sering gagalnya proyek IT di perusahaan yang menghabiskan
banyak biaya. Ketiga, IT infrastructure. Prasarana dan sarana teknologi
informasi yang menyangkut jaringan, komputer, perangkat keras dan lunak
lainnya adalah suatu kumpulan komponen yang diharapkan bisa mempercepat
proses perhitungan, pengiriman dalam berbagai media informasi (data,
informasi, gambar, video, teks) dalam waktu yang singkat dan proses
penyimpanan yang efektif. Suatu sarana yang bisa dikontrol dari pusat kekuasaan dan yang
dipakai bersama menjadi hal yang penting. Perencanaan kapasitas, baik
di penyimpanan, pengiriman (bandwidth) maupun pelayan, menjadi penting.
Tanpa ada perencanaan yang baik, maka akan menyebabkan buruknya image
dan kinerja IT di perusahaan. Keempat, business applications needs. Dalam pengembagan
teknologi informasi keperluan bisnis yang spesifik sehingga kehadiran
teknologi informasi memberikan suatu nilai baru bagi organisasi. Dua
hal penting dalam identifikasi keperluan bisnis yang terkait dengan
teknologi informasi yaitu kreativitas dan disiplin.
Kreativitas diperlukan untuk mengidentifikasi suatu cara atau proses
baru dari perusahaan/organisasi sehingga ada nilai yang bermakna.
Sedangkan disiplin menyangkut hal yang berkaitan dengan integritas
arsitektur sehingga meyakinkan bahwa aplikasi yang dibangun memang
sesuai dengan arsitektur perusahan yang terintegrasi dan terinovasi. Kelima, IT investment and prioritization. Investasi
teknologi informasi sering menjadi bahan yang sulit dimengerti oleh top
manajemen dari suatu organisasi, hal ini dikarenakan nilai baru yang
ditimbulkan tidak langsung terasa oleh organisasi. Lain dengan membeli mesin baru atau investasi jasa transportasi.
Pemahaman eksekutif maupun komisaris menjadi penting. Berapa biaya yang
dikeluarkan ? Untuk apa dan bagaiamana merekonsialisasi dari berbagai
kepentingan dan keinginan dari sektor lain. Kelima dasar yang dikembangkan oleh MIT Sloan ini sangat penting
dipahami oleh petinggi-petinggi organisasi agar dapat menjadi bagian
dari good corporate governance.
Tatakelola pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau
yang sering kita sebut sebagai e-government perlu melihat ini. Proyek
e-govrenment di berbagai daerah masih sering terjadi pemborosan dan
tidak berguna, hal ini karena belum dipahami tentang pengembangan
teknologi informasi dan belum adanya alat kendali baik oleh eksekutif
maupun inspektorat jendral.
|